Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 
Dalam hubungan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana  daerah yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah dengan rincian tugas sbb :

a. Tugas Pokok dan Fungsi

  1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
  2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
  3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
  4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
  5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
  6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam  kondisi darurat bencana
  7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
  9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
  3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone.

b. Uraian Tugas Pokok :

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional  penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi akibat bencana secara adil dan merata ;
  2. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
  4. Merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana ;
  5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana ;
  6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penangulangan bencana ;
  7. Merumuskan dan  menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
  8. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
  9. Menyampaikan   laporan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana
  10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ; dan
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.


c. Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pengarah
Unsur pengarah mempunyai fungsi :

  • Menyusun konsep pelaksanan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  • Memantau dan;
  • Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.  Unsur pelaksana
Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

  • Koordinasi;
  • Komando;
  • Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
  • Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Bone.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi  pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi  prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan rincian sbb :

1. Kepala Badan
Mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulagan  Bencana  Nasional  terhadap
usaha Penanggulagan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
Kepala Badan Mempunyai Tugas :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien
  2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
  3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
  4. Meyusun, menetapkan dan menginfornasikan peta rawan bencana
  5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
  6. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
  7. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
  8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
  9. Mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

  1. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
  2. Memantau dan
  3. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Kepala Pelaksana
Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pascabencana.
Untuk melaksanakan tugas, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

  1. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
  2. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
  3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4. Sekretaris
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai Fungsi :

  1. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
  2. Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
  3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum danPeraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD
  4. Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
  5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri dari 3 ( tiga ) Sub.bagian :
a.Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
c.Sub. Bagian Program

5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  mempunyai fungsi:

  1. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  3. Pelaksanaan Hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
  4. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
  5. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (Dua) seksi :
a. Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai fungsi :

  1. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  3. Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik  terdiri dari 2 (Dua) Seksi :
a. Seksi Tanggap Darurat
b. Seksi Perbaikan dan bantuan darurat.

7. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mempunyai tugas  mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

  1. Perumusan Kebijakan umum di bidang Penanggulangan Bencana pada pascabencana.
  2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulagan bencana pada pascabencana
  3. Penyusunan Perencanaan di bidang Penanggulangan Bencana  Pascabencana.
  4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
  5. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (Dua) seksi:
a.Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
b.Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi.

Templates Joomla 1.5